CUEK AJA!

CUEK AJA!

Oleh : B.P Sitepu

Krisis dalam berbagai dimensi telah mengakibatkan kertepurukan yang berkepanjangan mendera sebagian besar bangsa Indonesia. Dikatakan sebagaian besar karena masih tersisa, walaupun  secara prosentase jumlahnya kecil tetapi secara angka absolut  besar, masih dapat menikmati kehidupannya dengan tenang di tengah-tengah penderitaan orang banyak. Untuk tidak semakin mempertontonkan kesenjangan kehidupan sosial yang pada suatu waktu dapat memicu meledaknya bom waktu memporakprandakan negara kesatuan dan persatuan ini, maka dalam bulan terakhir tahun 2001 Pemerintah “mencanangkan “ kembali pola hidup sederhana. Himbauan tersebut kelihatannya diarahkan pada pengelola keuangan negara. Uang negara tidak boleh dipergunakan untuk menyelenggarakan perayaan-perayaan yang “wah”, seminar, lokakarya/raker, atau perjalanan dinas yang hasilnya tidak jelas, kalaupun harus dilaksanakan kegiatan yang demikian tidak boleh menggunakan hotel mewah. Pegawai dan pejabat Pemerintah hendaknya tidak menggunakan business class kalau melakukan perjalan dinas. Begitu cermatnya yang membuat peraturan itu sehingga penggunaan kertas di kantor pun juga menjadi perhatian. Kebijakan pola hidup sederhana untuk pegawai negeri dengan lebel “demi effisiensi” bukanlah hal baru dilihat dari isi dan kemasannya. Dalam rezim orde baru pun ketentuan yang demikian sudah ada tetapi lebih banyak digunakan untuk keperluan retorika saja, tidak ada yang mengawasi apalagi menindak yang melanggarnya.

Namun yang menarik dijadikan lelucon ialah pemberitaan media massa tentang sidang paripurna Kabinet Gotong Royong  mengakhiri tahun 2001 di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, tgl 27 Desember tahun lalu. Daya tarik atau keistimewaannya bukan pada isi atau keputusan-keputusan penting yang diumumkan kemudian, tetapi penampilan para Menteri. Sidang itu dianggap menjadi “istimewa” karena semua Menteri tidak mengenakan jas sebagaimana lazimnya dalam sidang sidang Kabinet sebelumnya. Oleh karena sidang itu dilaksanakan pada saat Pemerintah sedang memasyarakatkan kembali pola hidup sederhana, maka wajar saja sidang Kabinet tanpa jas itu dapat dianggap sebagai suatu “pertunjukan”  kepada masyarakat bahwa para Menteri memberikan teladan kepada pegawai negeri khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang hidup sederhan . Sidang tanpa jas itu sudah barang tentu tidak terjadi dengan sendirinya atas dasar dorongan hati nurani yang prihatin. Keseragaman tanpa jas itu pasti merupakan rekayasa yang disepakati terlebih dahulu sehingga peserta sidang seragam tidak mengenakan jas. Dengan demikian penampilan itu  tidak ubahnya seperti pakaian pemain sinetron sehingga kehilangan maknanya.

Pakaian dinas untuk pegawai negeri telah diatur melalui kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing Departemen atau Instansi. Masing-masing Departemen/Instansi menetapkan pakaian dinas dengan ciri tersendiri, namun biasanya dibedakan antara pakaian sipil lengkap dan pakaian sipil harian. Namun, mulai tahun 1995 muncul gaya berpakaian baru di kalangan pegawai negeri sipil yaitu pakaian lengkap dengan ciri jas dan dasi yang model serta warnanya beraneka ragam. Gaya berpakaian demikian dianggap merupakan ciri penampilan orang intelektual yang modern. Terlihat dan terkesan rapi, berwibawa, disiplin dan juga gagah tentunya. Gaya berpakaian yang demikian  berawal dari kalangan pejabat tetapi bukan ciri pejabat karena kemudian merambah kepada siapa saja yang menganggap dirinya “intelek” serta “eksekutif” disertai persyaratan “mampu membelinya”. Namanya juga pakaian yang cenderung mengikuti mode, maka di berbagai “events” tampillah eksekutif-eksekutif dengan penampilan lengkap dan modis. Berbagai model jas dan warna, ada yang seragam antara jas dan celananya, ada yang berlainan warnanya, ada pula yang tanpa jas tetapi memakai dasi. Model pakaian yang demikian menjadi pakaian harian dan bukan hanya untuk acara-acara tertentu saja. Pakaian seragam sipil lengkap untuk acara tertentu dan pakaian sipil harian mulai jarang kelihatan khususnya di kalangan pejabat dan pegawai yang menganggap dirinya kaum intelektual atau eksekutif muda.Gaya berpakaian yang demikian juga mencemari ruang kuliah di kampus melalui dosen yang berstatus pejabat.  Pegawai negeri  yang tidak mampu membeli dasi apalagi jas, ikut menikmati pertunjukan mode pakaian di kantornya sambil gigit jari.

Slera megikuti gaya berpakaian dengan dasi atau lengkap dengan jas itu, rupanya menimbulkan masalah baru. Memakai dasi atau jas yang sama setiap hari menimbulkan kebosanan dan menjadi omongan orang lain. Apa tidak ada yang lain? Nggak pernah dicuci? Dengan demikian tidak cukup satu tapi perlu beberapa pasang. Oleh karena tidak ada SK yang mengatur dan agar terlihat berbeda, maka model dan warnanya perlu berlainan setiap hari. Supaya terlihat harmonis dan serasi, warna kemeja, kaus kaki, sepatu, cincin, dan jam tangan perlu disesuaikan dengan warna dasi dan jas. Dengan perkataan lain atribut lainnya, termasuk pewangi tubuh, memerlukan penyelarasan. Bila daftar atribut itu diperpanjang maka warna mobil yang dikendarai pun perlu diserasikan.  Sekali lagi,  ini terjadi “setiap hari” paling tidak lima hari dalam satu minggu. Terkesan terlalu dilebih-lebihkan! Tapi alur berpikir yang demikian mungkin  saja melintas pada pikiran setiap orang sampai pada pertanyaan: berapa harga sepasang jas dengan atributnya, cukupkah gaji dan honorarium pegawai negeri untuk membeli itu, dari mana wangnya? Pertanyaan lebih kritis berlanjut: seimbangkah penampilan dengan prestasinya, bagaimana hati nuraninya? Pertanyaan-pertanyaan yang senada dapat terus bermunculan dan  dapat juga dianggap “konyol” dan “munafik”. Terserah dari  sudut mana melihatnya.

Mengenakan dasi apalagi lengkap dengan jas di daerah tropis ternyata tidak begitu nyaman, walaupun bahannya dari kain yang dibuat khusus untuk daerah berhawa panas. Dengan demikian di tempat kerja muncul tuntutan baru. Penyejuk ruangan (AC) yang selama ini ada dirasakan tidak cukup dingin. Kipas angin bukan pasangan yang ideal sehingga tidak dapat dijadikan solusi. Mesin AC perlu diganti datau ditambah kapasitasnya atau ditambah AC split. Prabot, peralatan  dan tata letak ruangan kantor pun perlu disesuaikan dengan gaya berpakaian yang baru. Wajar saja kan? Tetapi sesudah semua “tuntutan”itu dipenuhi, apa yang terjadi? Apakah kreativitas baru dan produktivitas kerja bertambah? Apakah udara dingin dan sejuk di ruangan kerja itu juga dapat menyejukkan iklim kerja organisasi/kantor atau terjadi kontradiksi, kesejukan ruangan memanaskan iklim organisasi?

Sekali lagi bahwa gaya atau mode berpakaian tergantung selera dan bersifat situasional. Oleh karena itu pada kurun waktu tertentu akan berubah. Pada era enampuluhan celana “cut bray” dan “jengky” menjadi idaman pria dan idola wanita. Rok mini menjadi kegemaran wanita dan kesenangan pria. Dalam era tahun tujuh puluhan model-model pakaian yang demikian dianggap kuno dan tidak digemari sehingga  menghilang  dengan sendirinya. Dalam era delapan puluhan pakaian sipil harian atau istilah kerennya “safari” menjadi ciri pejabat yang berwibawa. Kemudian memudar dengan timbulnya model dasi dan jas. Setelah dikumandangkan kembali pola hdup sederhana menjelang akhir tahun 2001, dasi dan jas mulai jarang terlihat di kalangan pegawai negeri sipil. Bahkan ada yang mulai merasa risi memakainya dan pakaian sipil harian mulai lagi dimasyarakatkan. Dasi dan jas tidak lagi dianggap terkait dengan itelektualisme atau indikator kewibawaan. Orang yang berpakaian lengkap dengan dasi dan jas tentu lebih berprestasi atau lebih bermoral, karena ada juga yang menyembunyikan kebejatannya di balik cara dia berpakaian. Dengan demikian apakah perlu diramaikan apalagi dibesar-besarkan mengenai gaya dan mode berpakaian di kalangan pegawai negeri sipil itu? Sungguhpun cara berpakian itu menarik diperbincangkan, biar sajalah waktu yang akan berbicara dan pengalaman empiris membuktikan mode  akan berubah secara alamiah sesuai dengan perkembangan selera manusia.

Yang lebih hakiki di balik perbincangan tentang cara  pakaian itu ialah semangat yang melatarbelakanginya. Adanya keinginan  untuk mengurangi kesenjangan pola hidup khususnya di kalangan pegawai negeri yang dapat menimbulkan berbagai kecurigaan, kecemburuan serta keresahan sosial tidak hanya di kalangan masyarakat umum tetapi juga di kalangan pegawai negeri itu sendiri. Era “demokrasi” dewasa ini menjamin kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat sehingga pembatas antara kebenaran dan fitnahan semakin tipis dan kabur. Berbagai argumentasi pro dan kontra bernuansa pembelaan diri menjadi polusi informasi yang mencemari ketenangan hidup orang  biasa yang dalam kesehariannya sendiri telah bingung mempertahankan kehidupannya. Sungguhpun demikian, karena akhir-akhir ini sorotan terhadap moralitas pegawai semakin menggejala dan adanya dugaan bahwa seretnya jalan roda reformasi tidak terlepas dari peranan pelaksana pemerintahan yang masih “itu-itu juga”, kita perlu berpikir sejenak. Apakah semua pegawai negeri khususnya diri kita sendiri seburuk yang dituduhkan itu? Apakah kita memang ikut menjadi perencana atau pelaksana atau peserta yang menikmati hasil penyalahgunaan uang rakyat? Apakah uang yang kita peroleh dan dibungkus dengan istilah “ucapan terima kasih”, “tanda ingat”, “sekedar pembeli bensin”, “pengganti uang transpor”, atau apa pun namanya, merupakan rejeki yang tidak melanggar sumpah jabatan? Kalau itu melanggar sumpah jabatan, apakah itu halal dan datangnya dari Allah? Sekali lagi, kontemplasi yang demikian dalam situasi seperti sekarang ini, patut diberi lebel “konyol”, sama konyolnya kalau mempertanyakan mengapa banyak kantor sekarang ini sepi, mengapa banyak pegawai terlambat dan pulang cepat atau tidak masuk kerja. Kalau tidak mau disebut konyol, ya cuek aja.